TUGAS
KELOMPOK ETIKA BISNIS
CONTOH
KASUS NORMA UMUM DALAM BISNIS
NAMA KELOMPOK :
ADINDA RATNA SARI : 19211173
AMALIA TRISNASARI R. : 10211650
ANNISA NUR TITISARI : 10200000
DEBBY ARIYATINI :
11211786
FAIZ PRASETYA :
12211619
FITRI ROSMAWATI :
18211321
KEUKEU SAKIBAH N. : 13211937
MOCHAMAD RIZKY M. : 14211534
PUTRI NARITA S. :
15211651
YEDID JA EZRA :
17211503
Contoh
kasus Norma Umum dalam bisnis
1. Fungsi
PT. PLN sebagai pembangkit, distribusi, dan transmisi listrik mulai dipecah. Swasta
diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik. Sementara untuk
distribusi dan transmisi tetap ditangani PT. PL. Saat ini telah ada 27
Independent Power Producer di Indonesia. Mereka termasuk Siemens, General
Electric, Enron, Mitsubishi, Californian Energy, Edison Mission Energy, Mitsui
& Co, Black & Veath Internasional, Duke Energy, Hoppwell Holding, dan masih
banyak lagi. Tetapi dalam menentukan harga listrik yang harus dibayar masyarakat
tetap ditentukan oleh PT. PLN sendiri.
2. Krisis
listrik memuncak saat PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) memberlakukan pemadaman
listrik secara bergiliran di berbagai wilayah termasuk Jakarta dan sekitarnya,
selama periode 11-25 Juli 2008. Hal ini diperparah oleh pengalihan jam
operasional kerja industri ke hari Sabtu dan Minggu, sekali sebulan. Semua industri
di Jawa – Bali wajib menaati, dan sanksi bakal dikenakan bagi industri yang
membandel. Dengan alasan klasik, PLN berdalih pemadaman dilakukan akibat
defisit daya listrik yang semakin parah karena adanya gangguan pasokan batu bara
pembangkit utama di sistem kelistrikan Jawa-Bali, yaitu di pembangkit Tanjung Jati,
Paiton Unit 1 dan 2, serta Cilacap. Namun, di saat yang bersamaan terjadi juga permasalahan
serupa untuk pembangkit berbahan bakar minyak (BBM) PLTGU Muara Tawar dan PLTGU
Muara Karang.
3. Kasus Indomie yang
mendapat larangan untuk beredar di Taiwan karena disebut mengandung bahan pengawet
yang berbahaya bagi manusia dan ditarik dari peredaran. Zat yang terkandung dalam
Indomie adalah methyl parahydroxy benzoate dan benzoic acid (asam
benzoat). Kedua zat tersebut biasanya hanya boleh digunakan untuk membuat kosmetik,
dan pada Jumat (08/10/2010) pihak Taiwan telah memutuskan untuk menarik semua jenis
produk Indomie dari peredaran. Di Hongkong, dua supermarket
terkenal juga untuk sementara waktu tidak memasarkan produk dari Indomie.
Kasus Indomie kini
mendapat perhatian Anggota DPR dan Komisi IX akan segera memanggil Kepala BPOM
Kustantinah. “Kita akan mengundang BPOM untuk menjelaskan masalah terkait produk
Indomie itu, secepatnya kalau bisa hari Kamis ini,” kata Ketua Komisi IX DPR,
Ribka Tjiptaning, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/10/2010).
Komisi IX DPR akan meminta keterangan tentang kasus Indomie ini bisa terjadi,
apalagi pihak Negara luar yang mengetahui terlebih dahulu akan adanya zat berbahaya
yang terkandung di dalam produk Indomie.
Dessy
Ratnaningtyas, seorang praktisi kosmetik menjelaskan, dua zat yang terkandung
di dalam Indomie yaitu methyl parahydroxy benzoate dan benzoic acid
(asam benzoat) adalah bahan pengawet yang membuat produk tidak cepat membusuk dan
tahan lama. Zat berbahaya ini umumnya dikenal dengan nama nipagin. Dalam pemakaian
untuk produk kosmetik sendiri pemakaian nipagin ini dibatasi maksimal 0,15%. Ketua
BPOM Kustantinah juga membenarkan tentang adanya zat berbahaya bagi manusia dalam kasus Indomie ini.
Kustantinah menjelaskan bahwa benar Indomie mengandung nipagin, yang juga berada
di dalam kecap dalam kemasan mie instan tersebut. Tetapi kadar kimia yang ada dalam Indomie masih
dalam batas wajar dan aman untuk dikonsumsi, lanjut Kustantinah. Tetapi bila kadar
nipagin melebihi batas ketetapan aman untuk di konsumsi yaitu 250 mg per
kilogram untuk mie instan dan 1.000 mg nipagin per kilogram dalam makanan lain
kecuali daging, ikan dan unggas, akan berbahaya bagi tubuh yang bisa mengakibatkan
muntah-muntah dan sangat berisiko terkena penyakit kanker. Menurut Kustantinah,
Indonesia yang merupakan anggota Codex Alimentarius Commision, produk Indomie sudah
mengacu kepada persyaratan Internasional tentang regulasi mutu, gizi dan ke amanan
produk pangan. Sedangkan Taiwan bukan merupakan anggota Codec. Produk Indomie yang
dipasarkan di Taiwan seharusnya untuk dikonsumsi di Indonesia dan karena standar
di antara kedua Negara berbeda maka timbulah kasus Indomie ini.
4. Sebuah
perusahaan pengembang di Lampung membuat kesepakatan dengan sebuah perusahaan –
perusahaan kontraktor untuk membangun sebuah pabrik. Sesuai dengan perjanjian
yang telah disepakati pihak pengembang memberikan spesifikasi bangunan kepada
pihak perusahaan kontraktor tersebut. Dalam pelaksanaannya perusahaan
kontraktor menyesuaikan spesifikasi bangunan pabrik yang telah dijanjikan.
Sehingga bangunan pabrik tersebut tahan lama dan tidak mengalami kerusakan. Dalam
kasus ini pihak perusahaan kontraktor telah mematuhi prinsip kejujuran karena
telah memenuhi spesifikasi bangunan yang telah mereka musyawarahkan bersama
pihak pengembang.
5. Sebuah
Yayasan Maju selalu menyelenggarakan pendidikan setingkat SMA. Pada tahun
ajaran baru sekolah mengenakan biaya sebesar Rp. 500.000,- kepada setiap siswa
baru. Pungutan sekolah ini diinformasikan kepada mereka saat akan mendaftar,
sehingga setelah diterima mereka harus membayarny. Kemudian pihak sekolah
memberikan informasi ini kepada wali murid bahwa pungutan tersebut digunakan
untuk biaya pembuatan seragam sekolah yang akan dipakai oleh semua murid pada
setiap hari rabu-kamis. Dalam kasus ini Yayasan dan Sekolah dapat dikategorikan
mengikuti transparasi.
6. Sebuah
perusahaan X karena kondisi perusahaan yang pailit akhirnya memutuskan untuk
melakukan PHK kepada karyawannya. Namun dalam melakukan PHK itu, perusahaan
sama sekali tidak memberikan pesangon sebagaimana yang diatur dalam UU
No.13/2003 tentang ketenaga kerjaan. Dalam kasus ini perusahaan X dapat
dikatakan melanggar prinsip kepatuhan terhadap hukum.
7. Sebuah
perusahaan PJTKI di Yogyakarta melakukan rekrutmen untuk tenaga baby sitter.
Dalam pengumuman dan perjanjian dinyatakan bahwa perusahaan berjanji akan
mengirim calon TKI setelah 2 bulan mengikuti training dijanjikan akan dikirim
ke Negara-negara tujuan. Bahkan perusahaan tersebut menjanjikan bahwa segala
biaya yang dikeluarkan pelamar akan dikembalikan jika mereka tidak jadi
berangkat ke Negara tujuan. B yang tertarik dengan tawaran tersebut langsung
mendaftar dan mengeluarkan biaya sebanyak Rp 7 juta untuk ongkos admistrasi dan
pengurusan visa dan paspor. Namun setelah 2 bulan training, B tak kunjung
diberangkatkan, bahkan hingga satu tahun tidak ada kejelasan. Ketika dikonfirmasi,
perusahaan PJKTI itu selalu berkilah ada penundaan, begitu seterusnya. Dari
kasus ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan PJKTI tersebut telah melanggar
prinsip pertanggung jawaban dengan mengabaikan hak-hak B sebagai calon TKI yang
seharusnya di berangkatkan ke Negara lain tujuan untuk bekerja.
8. Sebuah
nasabah X dari perusahaan pembiayaan terlambat membayar angsuran mobil sesuai
tanggal jatuh tempo karena anaknya sakit parah. X sudah memberitahu kepada
pihak perusahaan tentang keterlambatannya membayar angsuran, namun tidak
mendapatkan respon dari perusahaan. Beberapa minggu setelah jatuh tempo pihak
perusahaan langsung mendatangi X untuk menagih angsuran dan mengancam akan
mengambil mobil yang masih diangsur itu. Pihak perusahaan menagih dengan cara
yang tidak sopan dan melakukan tekanan psikologis kepada nasabah. Dalam kasus
ini kita dapat mengkategorikan pihak perusahaan telah melakukan pelanggaran
prinsip empati pada nasabah karena sebenarnya pihak perusahaan dapat memberikan
peringatan kepada nasabah itu dengan cara yang bijak dan tepat.
Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar